UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memperluas ruang lingkup pembuktian sederhana. Misalnya, gugatan terhadap direksi yang karena kelalaiannya menyebabkan perusahaan pailit pembuktiannya sederhana, dan merupakan kompetensi pengadilan niaga. Demikian pula perselisihan mengenai besarnya jumlah utang antara debitor dan kreditor tidak menghalangi putusan pernyataan pailit kepada debitor, dan pembuktiannya pun sederhana. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat terdapat dua doktrin untuk membatasi apakah tagihan kreditor merupakan tagihan yang dapat diterima dalam kepailitan.[1]
- Pertama, doctrine of provability, yaitu tagihan kreditor yang dapat dibuktikanlah yang masuk kriteria tagihan dalam kepailitan.
- Kedua, doctrine of allowability yang menentukan tagihan kreditor dapat diterima oleh Bankruptcy Court jika dapat dihitung secara rasional tanpa menunda proses administrasi kepailitan.[2]
Pembuktian sederhana dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit terdapat terdapat dalam Faillissementverordening, UU Nomor 4 Tahun 1998 dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Faillissementverordening menentukan pembuktian sederhana dilakukan terhadap adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitor berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pernyataan pailit ditujukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor ini. Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa Faillissementverordening antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (summier). Artinya, pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.[3]
Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyatakan:
Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.
Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu diucapkan apabila secara sederhana terbukti ada peristiwa atau keadaan yang menunjukan bahwa keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar itu ada. Dalam praktek, untuk membuktikan empat permohonan pailit, alat buktinya cukup dengan menggunakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata. Tidak perlu memakai atau dilengkapi alat bukti lainnya seperti adanya saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 284 RBg, atau Pasal 164 HIR, yang lazim digunakan dalam perkara gugatan perdata. Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam KUH Acara Perdata.[4]
Oleh karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara seksama di muka persidangan serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan kepailitan pun dapat dihindari, ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut. Adapun beberapa wujud perlindungan hukum berdasarkan UU KPKPU adalah:
- Pemberian penundaan kewajiban pembayaran piutang debitor pailit kepada para kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU menegaskan bahwa:
Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
Sementara ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU menegaskan bahwa:
Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
- Perdamaian dalam kepailitan Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan, dalam Pasal 144 UU Kepailitan juga menyatakan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu bentuk perdamaian kepada semua kreditor-kreditor. Dan tujuan dari perdamaian dalam proses kepailitan ini adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debitor pailit atau juga kurator dengan melikudasi aset atau tidak. Ada juga tahapan-tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan yaitu :
- Tahap pengajuan rencana perdamaian dan juga pengumuman rencana perdamaian
- Tahap pengambilan keputusan perdamaian.
- Tahap sidang homologasi.
- Tahap kasasi terhadap sidang homologasi pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman yaitu dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (Pasal 145 ayat (1) UU Kepailitan).
Dan untuk rencana perdamaian diambil keputusan segera setelah rapat pencocokan piutang selesai dilakukan (Pasal 145 ayat (1) UU Kepailitan). Dan jika rencana perdamaian diterima maka sebelum rapat itu ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi). Ataupun jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, tersedia juga upaya hukum bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan kepailitan ini berakhir setelah pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, tetapi jika perdamaian itu ditolak, maka proses kepailitan segera masuk ke insolvensi. Penyelesaian dengan cara perdamaian dapat juga terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan dan memperoleh suatu pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan penyelesaian utang debitor pailit terhadap para kreditornya itu melalui perdamaian (accoord) dapat juga terjadi apabila paling lambatnya itu 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan juga diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 UU Kepailitan). Dan rencana perdamaian tersebut wajib sekali dibicarakan dan juga segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, jika rencana perdamaian disetujui oleh kreditor menurut prosedur yang juga berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan juga sudah berkekuatan hukum tetap maka kepailitan berakhir.
- Simpulan
Kedudukan kreditor preferen lebih tinggi dari kreditor lainnya, dikarena kreditor preferen termasuk dalam golongan secured creditors karena semata-mata sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Sehingga dengan kedudukan istimewa ini kreditor preferen berada diurutan atas sebelum kreditor konkuren atau unsecured creditors. Kedudukan preferen berkaitan dengan hasil eksekusi, sehingga ia mendapatkan prioritas utama dalam hal pelunasan piutangnya.
- Preferences
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta
Arya Suyudi. et.al., 2004, Kepailitan di Negeri Pailit, PSHK, Jakarta
Dewi Rusmy Mustari, et.al, Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Hikmahanto Juwana, Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Keadaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia, Disampaikan dalam orasi ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ke-50, Pada 12 Januari 2014
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Poesoko, Herowati, 2008, “Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkosisteni Konflik Norma dan Kesehatan
Penalaran dalam UUHT)”, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
Siti Anisah, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol. 16, Oktober, 2009
Timur Sukirno, 2001, Tanggung Jawab Kurator terhadnp Harta Pailit don Penerapan Actio Paulina, Alumni, Bandung
[1]Dewi Rusmy Mustari, et.al, Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 8.
[2] Siti Anisah, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol. 16 , Oktober, 2009, halaman 38.
[3]Arya Suyudi. et.al., Kepailitan di Negeri Pailit, PSHK, Jakarta, 2004, halaman 147.
[4]Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator terhadnp Harta Pailit don Penerapan Actio Paulina, Alumni, Bandung, 2001, halaman 371-372.
